Dorong Kesetaraan Gender Kampaye Sanitasi Bersih

Ketua TP.PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, Menegaskan bahwa perempuan adalah salahsatu pemeran kunci dari suksesnya  sanitasi total berbasis masyarakat.


Disisi lain perempuan sebagai gender tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga sebagai masyarakat mengenai keputusan yang berkaitan dengan sanitasi. Misalnya mereka perlu jamban, air bersih itu kadang tidak menjadi perhatian.

“Karena berbicara perempuan, bagaimana kaitan gender berbasis sanitasi cukup dekat dengan kebutuhan ibu-ibu,” jelasnya saat menjadi narasumber pada kegiatan Workshop Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bersama dengan Yayasan Plan International Indonesia, Rabu (16/10/2019) di Green Legi Mataram.

Menurut Ketua TP PKK NTB, bahwa Peran TP PKK NTB dalam hal kesehatan ada Pokja IV PKK yang tugasnya berkaitan dengan kesehatan dankebersihan lingkungan. Salahsatunya berkaitan dengan tema kegiatan ini, tentang sanitasi total berbasis masyarakat yang berkesetaraan gender dan inklusif.

Sesuai visi NTB Gemilang yang menjadi jargon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Yakni, misi NTB Sehat dan Cerdas, yang merupakan  bagian dari tupoksi TP PKK NTB akan mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi daya saing. Maka Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menjadi tugas TP PKK NTB juga.


Melaui Dasa Darma TP PKK NTB bersama kabupaten/kota, melalui kader-kader perempuannya juga terus mengkampayekan Gerakan hidup sehat, termasuk kebersihan lingkungan maupun sanitasi ini. “ Ini program rutin ibu-ibu PKK, insya Allah dengan Dasa Darma yang baik dapat mengubah perilaku masyarakat kita menuju perilaku yang bersih dan sehat,” jelas Niken.

Tantanganya, masih banyak masyrakat yang belum dapat terjangkau dengan edukasi dan pemahaman tentang Gerakan hidup bersih dan sehat. Terutama rumah tangga harus memiliki jamban keluarga sehingga tidak BAB sembarangan yang menimbulkan penyakit.

Jumlah penduduk NTB mencapai 5 juta jiwa tersebut, perempuan yang berada di usia produktif 14 - 24 tahun mendominasi. Masih banyak masyarakat kita yang tinggal dilingkungan yang tidak bersih dan fasilitas sanitasinya tidak memadai tidak ada air bersih tidak ada jamban. Ini ditambah dengan ketidaktahuan mereka bagaimana menjaga kesehatan. “Ini tantangan dan tugas kita kedepan untuk terus mengkampanyekan hidup bersih dan sehat,” ungkap Ketua TP PKK NTB ini.


Dengan edukasi dan pemahaman yang terus diberikan akan memicu dan memberikan kesadaran sehingga timbul rasa jijik, rasa malu kalau BAB sembarangan dan berdosa karena memicu penyakit bagi orang lain bahkan dirinya sendiri. Disisi lain, disamping terus mensosialisasikan dan mengkampayekan Germas ini, pemerintah berkewajiban menyediakan infrastruktur pendukung. Selamana ini pemerintah menyediakan inftrastruktur seperti jamban keluarga bahkan bekerjasama dengan Lembaga lain menyediakan sanitasi layak bagi masyarakat.

Sekarang ini, bagaimana peran masyarakat khususnya perempuan terutama ibu-ibu sebagai kaum gender menyadari untuk menggunakan fasilitas yang disediakan, kalaupun belum ada terus bergerak. “Nah ini ada Yayasan Plan International Indonesia (YPII) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTB dan mitra implementasi Konsepsi dalam melatih ibu-ibu memiliki kesadarannya untuk Berkesetaraan Gender dan Inklusif (STBM-GESI) di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Dompu,  Sumbawa dan NTB pada umumnya,” harap Istri Gubernur NTB ini.


Niken juga mendorong peran kepemimpinan perempuan meningkatankan akses sanitasi di masyarakat. Ia terus mengajak Tim PKK yang ada di wilayah dampingan project YPII untuk memimpin gerakan peningkatan sanitasi di tingkat desa melalui strategi penguatan pengasuhan berbasis keluarga. Keterlibatan aktif perempuan dalam kegiatan sanitasi diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan STBM di Provinsi NTB

Sementara itu, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan,Deputi Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dra. Lieska Prasetya, M. Sc menjelaskan Ketidakadilan gender itu sendiri merupakan sistem dan struktur yang mengakibatkan salah satu gender, apakah itu perempuan ataupun laki-laki, termasuk yg disabilitas dan lansia menjadi korban.


Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk antara lain, Marginalisasi atau peminggiran hak-hak, dimana hak salah satu gender terabaikan karena kepentingan gender yang lain ataupun karena kepentingan politis yang lebih besar. Maka Pengarusutamaan gender (puG) Merupakan solusi dan strategi  mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Sehingga, Perencanaan YANG responsif gender, akan ikut dalam Perencanaan yang disusun dengan mengakomodasi pengalaman, aspirasi , kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus  mendorong peran serta gender Untuk membangun sinergi dalam pemeliharaan lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melihat peluang Pemberdayaan Perempuan melalui Edukasi Pengelolaan Lingkungan termasuk di dalamnya sanitasi, melalui program yang diberi nama REFORMASHE untuk kemajuan lingkungan yang sehat,” Lieska.


Sedangkan Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, dr. Imran Agus Nurali Sp.KO mengungkapkan bahwa, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama kepada para pemangku kepentingan sehingga dapat menciptakan sinergi untuk mencapai kesetaraan gender dan inklusi dalam pelaksanakaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

“ Lebih jauh lagi ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 pasal 74 bahwa Pemerintah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak. Pembangunan kesehatan yang inklusif tidak hanya berdasarkan kriteria ketimpangan wilayah akan tetapi bahwa kesehatan dipastikan bisa diakses baik oleh semua masyarakat termasuk diantaranya adalah penyandang disabilitas,” tutupnya.


Herie Ferdian, WINNER Project Manager YPII mengungkapkan bahwa saat ini YPII sebagai salah satu mitra pemerintah di provinsi NTB sedang mengimplementasikan 3 project Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang didukung oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Australia, yaitu WINNER Project, Water For Women Project dan SEHATI Project.

“Workshop ini dilaksanakan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan permasalahan sanitasi, diantaranya adalah kesadaran dan perilaku masyarakat yang masih rendah serta masih banyaknya sarana sanitasi yang tidak inklusif sehingga tidak bisa diakses oleh kelompok penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lainnya,” jelas Herie. (Edy)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru