Kunker Kesehatan Komisi IX DPR RI

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB berada pada urutan ke 29 secara nasional, dari 34 Provinsi se Indonesia. Salahsatu penyebab rendahnya IPM adalah akibat masalah gizi yang kurang sehingga anak-anak mengalami stunting.


Rendahnya asupan gizi di NTB sehingga daerah ini berada di urutan ke 3 stunting tertinggi di Indonesia, menjadi perhatian Komisi IX DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019

Menurut Ketua Tim Kunker  Komisi IX DPR-RI Dra. Hj. Ermalena MHS, kunker spesifik ini dalam Rangka Pengawasan dan pencegahan terhadap penanganan anak gizi buruk dan anak stunting di Provinsi  Nusa Tenggara Barat.

 “Kami mendengar kabar dimedia masa dan elektronik ada salahsatu penderita gizi buruk, namanya Raudatul Jannah (9 tahun) asal Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur , dia merupakan salahsatunya di NTB, ini juga yang membuat kami prihatin dan datang ke NTB,” ungkap duta PPP asal NTB di ruang Rapat Kadis Kesehatan NTB.

Menurut Hj. Ermalena MHS bahwa kunjungan kunker spesifik ini ingin mendengar langsung sejauh mana upaya pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan dan Lembaga lain dalam penanganan kasus gizi buruk dan stunting di NTB.


Permasalahan Stunting sudah menjadi Program Nasional.  Sudah menjadi sebuah kewajiban seluruh daerah untuk melaksanakan. “Lebih khususnya NTB yang angka stuntingnya cukup tinggi, walaupun penurunan beberapa tahun terakhir ini bagus sekali,” jelas Ketua Komisi IX , Selasa (19/3).

Menurunkan angka stunting memerlukan peran serta dari semua steak holder yang ada,  bagaimana pertisipasi tenaga medis, pemda dan masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah gizi buruk dan stunting.

Sehingga, kebijakan pemerintah daerah yang diintegrasikan dengan program-program pusat, maupun program dari bantuan-bantuan yang terstruktur daerah tertentu sehingga mampu berdampak signifikan dalam penangani stunting.

Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, berharap kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI ini dapat dan mensuport agar penambahan anggaran dalam rangka mempercepat penanganan kasus stunting di NTB, setelah mendegarkan paparan langsung tentang stunting di NTB.


“Harapan kami anggota DPR memberikan perhatian khusu terutama dari penggagaran, karena mengahadapi masalah stunting bukan semudah membalikan telapak tangan, perlu melibatkan banyak pihak secara bertahap, tanpa dukungan dana, akan sulit menghadapi stunting,” jelas Kadiskes NTB.

Untuk sementara ini, disamping dana dari pemerintah, percepatan penanganan masalah stunting mendapat dukungan dana dari luar negeri. Yaitu dari word Bank. Tahun 2017 hanya 1 desa di NTB, namun tahun 2018 meningkat menjadi 60 desa yang ,mendapatkan dana dari Word Bank untuk percepatan pembangunan stunting.

“Lumayan ada penurunan angka stunting, dari bantuan dana Word Bank, salahsatu contoh di desa jagaraga Kabuapten Lombok Barat bahwa dengan program tersebut progres penurunannya cukup berhasil di atas 5 persen dalam setahun,” jelas dr. Nurhandini Eka Dewi

Penyebab permasalah Percepatan Pencegahan Stunting adalah Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif disemua tingkatan terkait perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan,  pemantauan dan evaluasi.


Disamping itu, tindak lanjut intervensi gizi berdasarkan data surveilan Gizi melalui e-PPGBM  anak bermasalah gizi dan ibu hamil belum maksimal dan masih minimnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait stunting, dan berbagai upaya pencegahannya.

Disamping itu penanganan stunting harus mulai difokuskan dari masyarakat di bawah seperti di desa atau dusun. Salahsatunya adalah dengan Posyandu Keluarga. Faktor penyebab Stunting adalah manusia. Maka pembangunan manusianya harus lebih ditingkatkan, misalnya pendidikannya, pola asuh dan lingkungan.

Data stunting di NTB termasuk buruk dengan mencapai 33,49 persen, sedangkan tertinggi di Lombok Timur sebesar 43,5 dan terendah di KSB 18,3 persen.  Kepala Dikes NTB ini berharap, peran serta dan inovasi pemerintah pusat, daerah dan semua pihak harus terus disinergikan untuk percepatan penanganan kasus kurang gizi dan stunting di NTB.

Pertemuan Tim Kunker Komisi IX DPR RI diikuti oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Ketua IDAI Provinsi NTB, Ketua POGI Provinsi NTB, Ketua IDI Provinsi NTB, Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional XI, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, Direktur RSUD Praya, Perwakilan Kepala Puskesmas dan Kader Posyandu di Provinsi NTB. (Edy-Tim Media)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru