logoblog

Cari

Kampanye Menuju KSB Bebas Campak

Kampanye Menuju KSB Bebas Campak

Sumbawa Barat. Diskominfo - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), melalui Dinas Kesehatan (Dikes) berkomitmen kuat dalam mewujudkan eliminasi campak dan mengendalikan

Kesehatan

Feryal Mukmin Pertama
Oleh Feryal Mukmin Pertama
05 Juli, 2018 15:28:55
Kesehatan
Komentar: 0
Dibaca: 10404 Kali

Sumbawa Barat. Diskominfo - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), melalui Dinas Kesehatan (Dikes) berkomitmen kuat dalam mewujudkan eliminasi campak dan mengendalikan penyakit Measles Rubella serta kecacatan bawaan akibat Rubella (Congenital Rubella Syndrome) dengan mengkampanyekan imunisasi Measles Rubella (MR) di KSB. Strategi yang ditempuh adalah pemberian imunisasi Measless Rubella (MR) untuk anak usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun secara serentak. Target Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah eliminasi penyakit campak dan pengendalian penyakit rubella atau pencacatan bawaan akibat rubella tahun 2020.

 

Campak adalah salah satu penyakit paling menular pada manusia dan menelan satu korban jiwa setiap empat menit, kebanyakan anak-anak. Sama bahayanya dengan rubella yang menjadi ancaman serius dan jika tertular di masa awal kehamilan dapat mengakibatkan cacat bawaan saat lahir pada otak, jantung, mata dan telinga. Namun hal tersebut dapat dicegah dengan melakukan imunisasi MR.

 

"Berdasarkan hasil survey  dari cakupan imunisasi, maka imunisasi campak rutin saja tidak cukup untuk mencapai eliminasi campak. Sedangkan untuk akselerasi pengendalian rubella maka perlu dilakukan kampanye imunisasi tambahan sebelum introduksi vaksin rubela ke dalam imunisasi rutin, untuk itu diperlukan kampanye pemberian imunisasi vaksin Measless Rubella pada anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun tersebut". Tutur Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan KSB, Erna Yuliastini, SKM saat acara rapat koordinasi lintas sektoral tentang kegiatan pelaksanaan kampanye imunisasi MS Rubella di Kedai Sawah Komplek Kemutar Telu Center Sumbawa Barat - Nusa Tenggara Barat, Kamis (5/7).

 

Kegiatan kampanye imunisasi MS Rubella ini dilaksanakan dengan dua fase, fase pertama pada Agustus sampai September 2017 diseluruh pulau jawa, dan fase kedua pada Agustus sampai September 2018 di seluruh Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Untuk suksesnya kegiatan yang telah berlandaskan Undang-Undang ini maka perlu dilakukannya sosialisasi lintas sektor dan lintas program terkait dalam rangka kampanye MS Rubella.

 

Dikes dalam hal ini melibatkan beberapa sektor penting seperti Puskesmas dan pengelola program kesehatan se-KSB, lintas program diantaranya Dikbudpora KSB, Kementrian Agama RI, Disos KSB, Bappeda, BP2KBP3A KSB, Diskominfo, Bagian Humas, BPMPD, TNI, Polri, BPJS Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia. Organisasi Profesi Kesehatan dan lintas sektoral yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan.

 

Pada waktu yang bersamaan, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, H. Yusfi Khalid, SKM menegaskan, bahwa kebijakan tentang pelaksanaan kampanye imunisasi MS Rubella adalah perintah dari pemerintah untuk dilaksanakan di seluruh daerah di KSB. Pada pelaksanaannya nanti pasien yang akan di-imunisasi tidak perlu meminta persetujuan dari orang tua, hal tersebut telah diatur oleh undang-undang. "Kampanye imunisasi ini dilakukan serentak di seluruh indonesia dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak orang tua, kalau ada yang tidak mau nantinya maka ini akan menjadi sumber penyakit yang akan tertular kepada keturunan setelahnya." tuturnya.

 

Undang-undang telah menjamin hal tersebut sebagaimana tertera pada UUD 28 B ayat 2, bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU Kesehatan nomor 36 Tahun 2009, setiap anak berhak memperoleh  imunisasi dasar.

 

Baca Juga :


 

"Secara aturan ini sudah diatur sehingga imunisasi ini menjadi hak mutlak anak, ketika ini menjadi hak anak, maka ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan imunisasi tersebut. Khusus untuk MS Rubella pada tahun ini pelaksanaannya akan dilakukan serentak di seluruh wilayah di KSB pada Agustus sampai September mendatang." katanya.

 

Tujuan dalam mengadakan kampanye ini, lanjutnya H. Yusfi, adalah menurunkan angka kesakitan masyarakat, kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), salah satunya adalah penyakit Campak dan Rubella, dengan pemberian imunisasi tersebut penyakit ini bisa dicegah. Hal ini juga untuk memberikan perlindungan secara keseluruhan kepada masyarakat, jika sampai ada yang tidak diberikan imunisasi tersebut maka ini yang akan menjadi sumber penyakit kepada orang lain.

 

''Pemberian imunisasi MR ditargetkan mencapai cakupan minimal 95%. Target itu dimaksudkan agar eliminasi campak dan pengendalian rubella dapat terwujud pada 2020. Tahun ini, rencananya Puskesmas se-KSB akan melaksanakan kampanye dengan total sasaran anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun. Sebanyak 43.676 anak akan diberi imunisasi MR." Tambah H. Yusfi.

 

Kombinasi vaksin campak dan rubella aman, efektif dan bermanfaat, karena ini sudah diperhitungkan, Dikes juga akan melakukan sosialisasi di tingkat Kecamatan, serta workshop untuk petugas kesehatan yang akan melakukan imunisasi dilapangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada saat pelaksanaan kampanye imunisasi Rubella. "Ketika ada orang yang tidak mau melakukan atau menolak kampanye ini maka saat itulah dia akan menjadi pusat dari penyakit, sebaliknya saat orang tua melindungi anak-anaknya dari berbagai penyakit berbahaya dengan imunisasi, maka mereka juga telah melindungi anak-anak lain di sekitarnya dan melindungi masa depan Indonesia." tuturnya.

 

H. Yusfi juga menjelaskan, terkait penolakan imunisasi MR karena disangka haram oleh beberapa pihak, dijelaskan dalam MUI No. 4 Tahun 2016 bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.
Imunisasi bisa menjadi wajib ketika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa. Diskominfo Sumbawa barat/Feryal/tifa/rangga.



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan