logoblog

Cari

Tutup Iklan

Komitmen ADD Mendukung Sektor Kesehatan

Komitmen ADD Mendukung Sektor Kesehatan

Pertemuan Advokasi kebijakan publik berwawasan kesehatan yang merupakan kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, melahirkan sejumlah rumusan

Kesehatan

KM Madapangga
Oleh KM Madapangga
04 November, 2015 07:28:21
Kesehatan
Komentar: 0
Dibaca: 7947 Kali

Pertemuan Advokasi kebijakan publik berwawasan kesehatan yang merupakan kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, melahirkan sejumlah rumusan penting bagi peningkatan dukungan sektor kesehatan di tingkat desa.

Advokasi itu diikuti 25 undangan ini, terdiri dari Camat Wawo, Palibelo, Woha, para kepala UPT Puskesmas dan sembilan kepala desa dari tiga kecamatan tersebut. SKPD terkait dan para pejabat eselon III lingkup Dikes Kabupaten Bima, juga hadir dalam pertemuan advokasi kebijakan publik berwawasan kesehatan itu.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Drs H Hefdin Umar Apt dalam pengantarnya, bahwa tugas menuju Indonesia Sehat di mulai dari desa. Hal ini seyogyanya berawal dari adanya wawasan tentang kesehatan yang dimiliki oleh aparatur di tingkat desa serta selaras dengan amanat UU No 6 tahun 2914 Tentang Desa—sebagai acuan bagi dukungan kesehatan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Berkaitan dengan hal ini, jajaran Dikes sangat berkomitmen untuk duduk bersama dengan Kades. Karena tanpa dukungan Kades dan jajarannya, maka pembangunan di bidang kesehatan akan sulit di direalisasikan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bima memiliki jejaring dan sumber daya manusia di desa untuk di sinergikan dengan instansi terkait lainnya. Contoh sinergi tersebut dapat dilakukan dalam kegiatan survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa, pembinaan UKM, penyuluhan kesehatan dan pemberian insentif dan transportasi kepada para kader kesehatan. "Inilah aspek yang bersinggungan dan diharapkan ada dukungan para Kades, sehingga kekuatan pelayanan publik berwawasan kesehatan dapat terjangkau oleh masyarakat di tingkat desa,” katanya.

Kkepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB Moh Shalle Isa, juga berkesempatan memaparkan materi kebijakan pembangunan kesehatan. Ia mengatakan, mulai tahun 2015, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup banyak. Untuk itu, Dikes mencoba menawarkan kegiatan sektor kesehatan yang dapat di danai melalui dana desa. 

Di tingkat provinsi, ada beberapa program prioritas yang dapat didukung oleh desa yaitu program Aksi Seribu hari (ASHAR). Kegiatan ini menjadi bagian dari program Generasi Emas NTB (GEN NTB) merupakan pengembangan sebelumnya Angka Kematian Ibu Nol (AKINO) yang dijabarkan melalui penguatan sistem kesehatan di tingkat desa.

Program lainnya adalah bersih lingkungan dan Sanitasi (BERLIAN)—sebagai pengembangan dari buang air sembarangan nol (BASNO) dan PHBS. Program ini dijabarkan melalui upaya mendorong PHBS berdasarkan kearifan lokal seperti gotong-royong yang menitikberatkan pada rumah tangga, rumah ibadah, sekolah dan tempat wisata. Indikator keberhasilan program ini adalah tersedianya jamban keluarga, air minum dan pengelolaan sampah.

Shalle memaparkan, di tingkat provinsi terdapat beberapa program terkait kampanye kesehatan prioritas. Seperti program perencanaan persalinan dan pencegahan kompilasi (P4K), 1.000 hari pertama kehidupan, pencegahan penularan HIV ibu ke anak (PPIA), Aku Bangga Aku Tahu dan program imunisasi.

 

Baca Juga :


Sementara, Kasubid Kelembagaan dan Pengembangan SDM BPMDES Kabupaten Bima Syamsurizal S.Sos, memaparkan materi pengelolaan dana desa untuk peningkatan kesehatan Masyarakat Desa. Dikatakan, bahwa dukungan kesehatan di desa merupakan implementasi peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa. 

Menurut Syamsurizal, mengacu pada regulasi tersebut, prioritas penggunaan dana desa dapat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Secara berkelanjutan. 

Sementara pada aspek pemberdayaan masyarakat, dana desa dapat digunakan untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pos kesehatan desa, Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu serta pengelolaan dan pembinaan anak usia dini.

Dalam sesi diskusi, Sekretaris Dikes Kabupaten Bima Muhammad Saleh S.Sos,M.Ap menanggapi harapan kepala desa terkait pembangunan jamban desa. Kata dia, persoalan itu kepala desa dapat mengajukan rencana anggaran belanja (RAB) dan rencana detail teknis (DED) sarana kesehatan yang akan dibangun agar Dikes dapat menindaklanjutinya sebagai acuan pelaksanaan proyek. 

Kepala Bidang P2PL Dikes Kabupaten Bima Siti Raodah SST,Gz mengatakan, komitmen kecamatan selaku koordinator program kesehatan di tingkat desa sangat penting. Dengan pembangunan Pos Kesehatan Desa (Puskesmas), merupakan pengembangan dari pos persalinan Desa (Polindes) yang dapat melakukan pelayanan dasar kesehatan. 

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut melahirkan beberapa rencana tindak lanjut. Diantaranya pernyataan komitmen kepala desa untuk mengalokasikan dana desa bagi pembangunan sektor kesehatan di masing-masing desa, pembentukan tim advokasi ke pemerintah daerah, pembuatan rencana tindak lanjut bidang kesehatan dan adanya penyusunan menu program pembangunan di bidang kesehatan yang ada pada instansi setempat.(muhsen) - 01



 
KM Madapangga

KM Madapangga

"Kesalahan bukan berarti kita tak mampu merubah sesuatu yang menjadi tujuan hidup" Ketua : Rini Suryani Anggota : Muhsen, Suharmini, Dipo Alam email : kmmadapangga@ymail.com Handphone : (+62) 0823-4074-1937

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan